Pengelolaan Keuangan Desa Cipicung Dipertanyakanwarga,,!!!

Pengelolaan Keuangan Desa Cipicung Dipertanyakanwarga,,!!!

Redaksi       Comment   

 Pengelolaan Keuangan Desa Cipicung Dipertanyakanwarga,,!!!

Kmana DANA CSR WArga pertanyakan hal itu??

4perusahaan berikan CSR namun kaDes tak bisa menjawab,,,!!

Warga Desa Cipicung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta mempertanyakan pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui kemana arah penyerapan dana desa yang dikelola oleh Pemdes Cipicung.

Narasumber tersebut menegaskan bahwa dana desa seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemdes Cipicung juga mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari perusahaan-perusahaan tambang yang ada di wilayahnya.

Dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp kepada Kades ia hanya menjWab " bapak ke desa saja, sambil silaturahmi,,"

Bukanya berikan klarifikasi,,

Alih-alih mengajakawak media agar bertamu ke desa untuk bersilaturahmi.

Sejak Lili Sadeli menjabat sebagai Kepala Desa Cipicung, 4 perusahaan tambang telah memberikan dana bantuan CSR secara berkelanjutan yang mencapai puluhan juta rupiah. Namun, belum ada penjelasan kepada warga tentang pengelolaann PAD tersebut?

Warga berharap agar Pemdes Cipicung dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, warga dapat memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan desa untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

*Pasal yang relevan:*

_Pasal 78 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa_

_Pasal 80 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa_

Warga Desa Cipicung berharap agar Pemdes dapat memperbaiki pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan transparansi kepada warga.

Berharap halini menjadi pusat perhatian Pemkab Purwakarta agar segera memeriksa tata kelola keuangan desanya.agar lebih baik lagi.

(Dwi/)

Sinergi Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Malangnengah dalam Rapat Mingguan

Sinergi Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Malangnengah dalam Rapat Mingguan

Redaksi       Comment   

 

Jubir86 | PURWAKARTA 

Polres Purwakarta melalui Polsek Sukatani, kepada anggotanya 

 Bhabinkamtibmas Desa Malangnengah, Bripka Krisno Taufik, dan Babinsa Desa Malangnengah, Serda Gunawan, menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjalankan tugas mereka. Keduanya ikut serta dalam pelaksanaan rapat mingguan di desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selasa 8/7/2025

Dalam rapat tersebut, Bripka Krisno Taufik dan Serda Gunawan membahas berbagai isu keamanan dan ketertiban yang ada di desa. Mereka juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berperan aktif dalam menjaga keamanan desa.

Sinergi antara Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Malangnengah ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban.

Melalui kegiatan seperti ini, Bripka Krisno Taufik dan Serda Gunawan berharap dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di Desa Malangnengah, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan demikian, desa dapat menjadi lebih aman dan nyaman bagi warga masyarakat.

( Fitri YD )

Pengurus Ikatan Keluarga Tanah Datar ( IKTD) Luhak Nan Tuo Periode 2025- 2030) Telah dilantik .

Pengurus Ikatan Keluarga Tanah Datar ( IKTD) Luhak Nan Tuo Periode 2025- 2030) Telah dilantik .

Redaksi       Comment   

Jubir86 | Pelalawan 

Ketua dan Sekretaris Ninik Mamak Ikatan Keluarga Keluarga Tanah Datar (IKTD) Luhak Nan tuo, telah ditanda tangani Indra Sutan Paduko dan Undris Sutan Rajo Malano dan ketua IKM rezinel disertakan Bundo Kandung Ikatan Keluarga Tanah Datar Luhak Nantuo Periode 2025- 2030 yang dipimpin ketua umum terpilih IKTD Luhak Nan Tuo , Bapak Harmaini.SE. Sekretaris umum Almitra Sutan Kayo Mudo, Bendahara Umum Fickry Aryanto , SH, MH dibalas Seminai , Pangkalan Kerinci Minggu (29/6/ 2025) .

Penanda tanganan berita acara pelantikan yang rangkai santunan anak yatim piatu dan dihadiri IKM ,Kesbangpol, Camat Pangkalan Kerinci , Forum Pembaharuan Kebangsaan ( FPK), Para Ninik mamak dan beserta Undangan .

Ini suatu langkah tegas dalam perjalanan amanah ubesar warga IKTD dan selanjutnya, Program yang dicanangkan adalah program perioritas apa yang dibuat selanjutnya .

Sekalian dikukuhkan oleh Ikatan Keluarga Minang (IKM) yg berada di Kabupaten Kerinci pada saat peresmian IKTD, dan dihadiri juga dengan tokoh - tokoh masyarakat setempat .

Hendrik

Ketua PWN Jabar [KNS] Angkat Bicara terkait Pernyataan KDM " Tidak Perlu Adanya Kerjasama Dengan Media

Ketua PWN Jabar [KNS] Angkat Bicara terkait Pernyataan KDM " Tidak Perlu Adanya Kerjasama Dengan Media

Redaksi       Comment   

Jubir86 | Bandung ,

Tanggapan Ketua Persatuan wartawan Nasonal Kang Nana Setiana [KNS] tentang statement dari Gubernur JABAR KDM yang mengatakan tidak perlu adanya kerjasama dengan media, Ketua PWN Kang Nana Setiana [KNS] mengatakan bahwa media sosial itu beda sifatnya, info atau umum dan tidak kompeten secara aturan jurnalistik.

Berbeda dengan Berita itu jelas akuratif dan keterangan dengan Narasi yang bisa di pertanggung jawabkan seharusnya pihak pemerintah provinsi ini sedikit mengintervensi para jurnalis yang bernaung di bawah media.

Jika di publishing di tiktok FB Instagram atau Twitter ini akan terjadi indikasi saling fitnah tanpa ada dasar pelindung hukum yang jelas. Kalau media jelas di lindungi hukum baik NASIONAL maupun INTERNASiONAL.

Dan kita sebagai pelaku media merasa hanya dilihat dari sisi gelapnya saja, saya kira kebijakan tersebut kurang efektif ini akan terjadi miss komunikasi yang fatal antar golongan baik pejabat publik ataupun tokoh publik.

Media itu sebagai jembatan pemberitahuan secara pasti dan terukur atas pemberitaannya juga di khawatirkan KDM sebagai gubernur bisa terjadi framing mengintervensi kebebasan PERS, tegas Kang Nana Setiana [KNS]

D.S

Diluncurkan Program Nasional MADINA, Masjid Digital Nasional

Diluncurkan Program Nasional MADINA, Masjid Digital Nasional

Redaksi       Comment   

Jubir86 |Bogor ,

Puncak peringatan hari besar Islam 1 Muharram 1447 H, berlangsung di Masjid Darussalam Kota Wisata, Bogor, pada Minggu, 29 Juni 2025, pukul 09.00-11.30 WIB.

Munawar Fuad, sebagai Ketua Penyelenggara mengatakan bahwa dalam acara ini panitia penyelenggara mengundang kehadiran pimpinan lembaga pemerintah dan legislator serta pimpinan Ormas Keagamaan. Kegiatan puncak acara dihadiri oleh Ketua MPR RI, H Ahmad Muzani, Wakil Menteri Agama RI, Romo KH Dr Muhammad Syafi'i, SH, M.Hum, Kepala Badan Haji RI, Gus Irfan (KH Muhammad Irfan Yusuf Hasyim), Gubernur Jawa Barat, H Dedi Mulyadi, Tokoh Nasional dan DPR RI, Dr H Mulyadi, MMA; Bupati Bogor, H Rudy Kusmanto, H Amir Mahfud, serta tamu undangan lainnya ujar nya,Sabtu, 28/06/2025.

Event tersebut terlaksana berkat kerjasama Yayasan Muhamad Sulthan Ramadhan, Dewan Masjid Indonesia Bogor, Yayasan Masjid Darussalam, dan Platform Applikasi ISalaam, telah mengundang Presiden RI, Prabowo Subianto, namun belum mendapatkan informasi kepastiannya.

DR H Mulyadi, Ketua Umum Yayasan Sultan Ramadhan, menyambungkan kerjasama berbagai pihak, untuk memperkuat program Presiden Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita dengan "Spirit bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya", agar negeri ini semakin maju dan berdaya saing.

Pada acara Puncak Tahun Baru Islam tersebut, diisi dengan Pengumuman dan Penganugerahan Para Juara Musabaqah Azan Mendunia 2025 setelah sebelumnya terdapat sekitar 750 orang mendaftar, dengan produk Video Muazin yang dilatari berbagai nuansa konten kreatif pemandangan, kehidupan sosial religi dan budaya masyarakat yang toleran, damai dan harmoni. Dari Muasabaqah Azan Nusantara Mendunia tersebut, menghasilkan para juara regular, juara Pavorit dan juara Duta Muazin Indonesia.

Dewan Juri yang dipimpin KH. Cholil Nafis, LC, PhD bersama anggota : H Taufiq Daud, MA; H Qadarasmadi, H. Tb Irwan Kurniawan, Muhammad Raudy Gathmyr, telah menetap Surat Keputusan hasil penjurian :

Juara I Sekaligus Juara Umum : Saudara Afifi Umar (KabupatenBekasi, Jawa Barat); Juara II : Saudara Nashoikhul Ibad (Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta); Juara III : Saudara Nasrudin (Mataram, Nusa Tenggara Barat); Juara Harapan I      : Saudara Ihsanudin Al Lambaqiy(Kab Lebak, Banten); Juara Harapan II : Saudara Dikdik Mulyana(Kabupaten Garut, Jawa Barat); Juara Favorit    : Saudara Maykel Anres, Lc (KabupatenLangsa, Aceh); dan Juara Duta Muadzin Indonesia : Saudara Muhammad Yusuf Mubarok   dari Kabupaten Tarim, Negara Yaman.

Secara umum Puncak acara tersebut menutup seluruh rangkaian acara menyongsong Tahun Baru Islam berupa Muhasabah, Zikir dan Doa; Tabligh Akbar; Islamic Expo; Peresmian Program MADINA (Masjid Digital Nasional) dimana Masjid Darussalam sebagai salah satu model Masjid Digital yang memiliki sistem dan perangkat cukup lengkap; Termasuk Platform Aplikasi ISalaam "Connecting Ummah" hadir secara resmi dan terbuka yang bermanfaat untuk transformasi manajemen keumatan dan Kemasjidan hadir bagi kemajuan dan kemaslahatan umat dan bangsa telah lahir dari Indonesia untuk bangsa dan warga global. 

Para jamaah membludak dengan antusias menyambut kehadiran para tamu, yang juga dihadiri para mitra yang turut mendukung agenda tersebut seperti BJB Syariah, Direktur Utama Arief Setyahadi, Rajasekhar Reddy Chapidi (AGS Anagata Global Solution); Yuyus Juarsa, Direktur Pt Pembangunan Perumahan Persero Tbk, BUMN lainnya yang menghadiri undangan.

(Red)

Kang Danny Silalahi [KDS] Kecam Keras Pernyataan KDM: “Media Bukan Musuh, Tapi Mitra Demokrasi”

Kang Danny Silalahi [KDS] Kecam Keras Pernyataan KDM: “Media Bukan Musuh, Tapi Mitra Demokrasi”

Redaksi       Comment   

 

Jubir86 |Bekasi ,

Aktivis media dan Wakil Kepala Departemen Intelijen Investigasi Negara, Kang Danny Silalahi [KDS] angkat suara dan mengecam keras pernyataan kontroversial KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang menyebutkan bahwa tidak perlu ada kerja sama dengan media.

Dalam tanggapannya, Kang Danny Silalahi [KDS] menyebut bahwa pernyataan tersebut mencederai semangat keterbukaan informasi publik serta melecehkan peran strategis pers sebagai pilar keempat demokrasi.

> “Media bukan musuh. Justru media adalah mitra strategis dalam mengawasi, mengedukasi, dan menginformasikan kepada masyarakat. Jika seorang tokoh publik alergi terhadap media, patut dipertanyakan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas,” tegas Kang Danny Silalahi [KDS]

Lebih lanjut, Kang Danny  Silalahi [KDS] mengingatkan bahwa keberadaan media telah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah maupun nasional. Kerja sama dengan media bukan berarti ‘membeli berita’, melainkan bagian dari menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang jujur dan berimbang.

> “KDM seharusnya merangkul media, bukan menolaknya. Jika ada media yang dinilai tidak objektif, selesaikan melalui jalur Dewan Pers, bukan dengan menggeneralisasi dan mengucilkan peran mereka,” ujar Kang Danny silalahi.

Pernyataan KDM sebelumnya menuai reaksi beragam dari kalangan jurnalis dan insan pers di Bekasi dan sekitarnya. Banyak pihak menilai bahwa sikap tersebut menunjukkan ketidakmengertian terhadap fungsi pers dalam sistem demokrasi yang sehat.

Kang Danny Silalahi [KDS] menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada para pejabat dan tokoh masyarakat agar bijak dalam menyampaikan pendapat, terlebih yang menyangkut relasi dengan media massa.

DPUTR Purwakarta Diduga Biarkan PT. Sarana Horison Investama Lakukan Pengurugan Tanpa Izin PKKPR

DPUTR Purwakarta Diduga Biarkan PT. Sarana Horison Investama Lakukan Pengurugan Tanpa Izin PKKPR

Redaksi       Comment   

 

jubir86 | PURWAKARTA 

DPUTR Purwakarta diduga biarkan PT. Sarana Horison Investama lakukan pengurugan tanah puluhan hektar tanpa izin PKKPR di Desa Karang Mukti, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Rabu (28/06/2025)

Dalam aturanya, kegiatan tersebut diduga melanggar aturan penataan ruang Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pembangunan tanpa izin yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Salah satu oknum pejabat DPUTR Purwakarta akui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sarana Horison Investama memang melanggar secara aturan. Pihak dinas juga mengakui telah didatangi oleh pihak legal dari PT. Sarana Horison Investama dan masih berkomunikasi dengan mereka.

Hingga saat ini PT. Sarana Horison Investama belum memiliki izin apapun, termasuk izin PKKPR. 

Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa PT. Sarana Horison Investama dapat melakukan aktivitas tanpa izin PKKPR tanpa ada tindakan tegas dari DPUTR Purwakarta,,,?

Masyarakat berharap pihak aparat hukum kabupaten Purwakarta bertindak tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sarana Horison Investama, Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sarana Horison Investama ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas terhadap kegiatan ilegal ini.

Pihak aparat hukum kabupaten Purwakarta harus memastikan bahwa kegiatan pembangunan dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Hingga berita ini naik ke meja redaksi, belum ada pernyataan resmi dari DPUTR Purwakarta terkait hal ini. Masyarakat menantikan respons dari pihak DPUTR Purwakarta untuk klarifikasi dan tindakan lebih lanjut.

(Red)