Dilansir Dari Media tribunjatim.com
Setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan kebijakan terkait larangan melakukan study tour.
Larangan tersebut lantas membuat beberapa sekolah yang sudah telanjur memesan perjalanan nekat tetap berangkat.
Ada banyak orang tua murid dan pihak sekolah yang tidak sejalan dengan perintah Dedi Mulyadi tersebut.
Setelah ramai dibicarakan, Dedi Mulyadi baru-baru ini mengucapkan permintaan maaf.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf atas kebijakan larangan study tour yang membuat banyak orang marah.
Hal itu disampaikan Dedi saat berbincang melalui telepon seluler dengan Humas SMAN 6 Depok yang direkam dan diposting di akun akun Instagram @dedimulyadi71, Selasa (25/2/2025), seperti dipantau TribunJatim.com, Rabu (26/2/2025).
Seperti diketahui, usai pelantikan sebagai Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengambil Tindakan tegas dengan memberhentikan Kepala SMAN 6 Depok karena memaksakan diri tetap study tour padahal sudah dilarang.
“Kenapa maksa piknik?” tanya Dedi.
“Ada program sekolah, outing class. Di sini disebutnya kunjungan objek belajar untuk kunjungan kampus yang sudah bekerjasama,” tutur humas SMAN 6 Depok.
Sambil tertawa Dedi menjawab, buat apa jauh-jauh, padahal di Depok ada Universitas Indonesia (UI).
“Ngapain jauh-jauh, di Depok ada UI yang bagus. Tinggal bagaimana anak Depok bisa masuk ke UI, universitas bergengsi itu,” tutur Dedi.
Tak berapa lama humas SMAN 6 Depok meminta maaf atas keputusan mereka study tour.
“Nggak, nggak, ga usah minta maaf sama saya. Saya yang minta maaf bikin kebijakan yang membuat marah semua orang,” tutur Dedi.
Lalu Dedi menceritakan alasannya melarang study tour ke lokasi yang jauh.
Ia mengambil kasus rombongan SMK di Depok yang kecelakaan di Ciater, Subang, hingga membuat 11 orang tewas.
Rupanya lokasi sekolah tersebut, tidak jauh dari SMAN 6 Depok.
“Apa ga trauma? Ke Jawa Timur naik bus lagi, ampun,” ungkap Dedi.
“Tapi, dimaafin ga?” ungkap pihak SMAN 6 Depok.
“Bukan (persoalan) maafin, emang ga tahu sekolahnya (ada) surat edaran?” tanya Dedi.
“Tahu, Pak. Tapi kami menginterpretasikannya kurang tepat. Kami mikirnya kalau imbauan itu bukan larangan. Kecuali sudah bekerjasama (diperbolehkan),” ungkap sang humas.
Mendapatkan jawaban tersebut, Dedi Mulyadi menganalogikan imbauan hujan dan badai sehingga hindari keluar rumah.
Lalu kemudian warga tersebut keluar rumah hingga akhirnya menjadi korban badai.
“Kirain bukan larangan, baru imbauan,” tutup Dedi Mulyadi.
Perintah tegas Dedi Mulyadi yang berujung pada pencopotan Kepala SMAN 6 Depok akibat nekat study tour ke Jawa Timur dan Bali itu memang menjadi sorotan.
Terbaru, Dedi Mulyadi disoroti oleh pakar terkait kebijakannya melarang sekolah mengadakan study tour.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Cecep Darmawan, menganggap aturan tersebut patut dihargai atas niat baik Pemprov Jabar untuk melarang kegiatan study tour.
Tetapi, kata Cecep, dimohon agar lebih bijak, dalam artian lebih jelas dahulu regulasinya.
"Kalau dilarang saya kira mesti dijelaskan dahulu karena apanya. Saya pikir sebetulnya bukan masalah study tour, melainkan hal lain yang dirasa memberatkan orang tua siswa, semisal uang administrasi atau lainnya," kata Cecep, Minggu (23/2/2025), dikutip TribunJatim.com via TribunJabar.ID, Rabu (26/2/2025).
Cecep berharap Dedi Mulyadi sebaiknya membuat dahulu regulasinya dengan baik.
Kemudian, katanya, para pemangku kepentingan, mulai pihak sekolah, orang tua siswa, hingga sektor wisata, misal travel diajak berdiskusi untuk bisa menghadirkan regulasi ke depannya.
"Nanti kan akan keluar tuh SOP dan lainnya. Lalu, sisi kebijakan studi dilihat metodologi, kan itu (study tour) sebagai metode pembelajaran mengenalkan anak-anak pada lingkungan luar. Tapi, kan soal jaraknya enggak melulu harus jauh, bisa juga yang dekat, namun tetap berkaitan dengan mata pelajarannya," katanya.
Cecep pun menegaskan tak setuju bila lebih banyak mainnya ketimbang studinya.
Sehingga, hal tersebut harus diperbanyak porsi studinya.
"Lalu, jangan sering-sering juga study tour, serta jangan jauh-jauh, bisa lingkup kecil namun masuk dengan mata pelajarannya," ujarnya.
Cecep, pada prinsipnya, berharap kepada Dedi Mulyadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal memberhentikan kepala sekolah.
"Saya kira harus dipertimbangkan ulang. Sebab, dengan tindakan pecat begitu enggak menyelesaikan masalah. Mesti diajak berdialog dengan berbagai pihak guna menghasilkan solusi yang terbaik. Jadi, Pak Dedi harus pikirkan bagaimana pendidikan Jabar ini bisa istimewa ke depan," ucapnya.
Menurutnya, bicara pendidikan itu bukan kasus per kasus.
"Tapi mesti holistik dan perlu dukungan para ahli dari berbagai perguruan tinggi supaya kebijakannya tepat," katanya.
Sumber : tribunjatim.com
#fyp
jubir86.my.id
(Dwi)