jubir86 | BANDUNG
Program pendidikan karakter bagi pelajar bermasalah yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menuai sorotan tajam. Pasalnya, anggaran pendidikan karakter sebesar Rp6 miliar yang bersumber dari APBD Jabar 2025 disebut belum pernah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyatakan bahwa pihak legislatif tidak pernah dilibatkan dalam perumusan maupun pembahasan program tersebut. “Alokasi anggaran untuk program itu tidak pernah dibahas bersama DPRD, termasuk konsep dan teknis pelaksanaannya,” kata Ono kepada media, Selasa (6/5).
Ono menegaskan bahwa penggunaan dana APBD seharusnya melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan dan penganggaran kebijakan daerah.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi V DPRD Jabar sekaligus Ketua Fraksi PPP, Zaini Shofari. Ia menyatakan bahwa DPRD tidak pernah mengetahui secara rinci keberadaan anggaran tersebut. “Kami tidak tahu anggaran Rp6 miliar itu untuk apa saja, apalagi tidak pernah dibahas. Hanya disodorkan begitu saja,” tegasnya.
Zaini menambahkan, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan Jabar guna meminta klarifikasi terkait program pendidikan karakter yang sudah berjalan, termasuk pelatihan integritas dan disiplin bagi pelajar bermasalah yang dilakukan bekerja sama dengan TNI.
“Kalau bicara anggaran untuk dua ribu siswa yang dikirim ke barak militer, ini bukan jumlah kecil. Jangan sampai sikap cepat Gubernur Jabar menjadi contoh kepala daerah lain yang justru mengabaikan regulasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya prinsip trias politika dalam kebijakan publik. Menurutnya, kebijakan politik tidak boleh hanya dijalankan oleh eksekutif semata. “Ketika berbicara regulasi, maka bicara politik. Harusnya ada sinergi antara eksekutif dan legislatif, bukan jalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Untuk diketahui, para pelajar bermasalah tersebut menjalani pendidikan karakter selama 10 hari di barak militer Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Program ini mencakup pelatihan integritas, disiplin, dan wawasan kebangsaan yang dibagi dalam lima wilayah dengan kuota 40 siswa per wilayah selama 10 bulan.
Namun belum jelas bagaimana indikator keberhasilan program ini dan mekanisme seleksi siswa, mengingat tidak adanya pembahasan formal di DPRD sebagai lembaga pengawasan anggaran.
Sumber : madilognews.com
#fyp
jubir86.my.id
(Red)