jubir86 | BANDUNG
Nasib Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bisa terancam gara-gara wacana kebijakannya yang menimbulkan banyak pro kontra.
Kondisi ini ditanggapi serius oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
Ono dengan nada tegas menyebut Dedi Mulyadi terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jawa Barat bila meresmikan aturan Vasektomi syarat penerima bantuan sosial (bansos).
Ucapan Ono Surono tak main-main karena menyinggung peraturan tentang kepala daerah.
Ono mengatakan, wacana kebijakan yang bakal diterapkan Kang Dedi Mulyadi (KDM) kini mendapatkan banyak tentangan.
Vasektomi ini menyeruak berawal dari Dedi Mulyadi yang menganjurkan seorang pria untuk melakukan keluarga berencana (KB).
Ia berpendapat bahwa wacana Vasektomi hanya sebatas gimmick yang diciptakan KDM (Kang Dedi Mulyadi).
"Jawa Barat mengguncang Indonesia bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya," kata Ono dikutip dari tayangan acara Hotroom Metro TV, Sabtu (10/5/2025).
"Gubernur Jawa Barat gubernur aing itu adalah gubernur konten yah sesuai yang disampaikan Gubernur Kaltim," sambungnya.
Ono menyinggung, wacana penerapan Vasektomi sebagai penerima bansos belum dibicarakan secara resmi bersama DPRD.
Ono Surono menerangkan tiga alasan vasektomi tak bisa dijadikan syarat penerima bansos.
Pertama, berdasar Undang-Undang yang berkaitan dengan keluarga berencana (KB) tidak boleh dipaksa.
"Sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ono.
Jika KB dijadikan sebagai syarat penerima bansos, maka Ono berpendapat bahwa itu merupakan bentuk pemaksaan.
Kalau KB dikaitkan dengan bansos maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang Undang-Undang," katanya.
Kedua, dari segi agamapun menurut Ono Vasektomi merupakan cara yang dilarang, terutama dalam Islam.
"Yang saya tahu sidang sampai ke 4 MUI membahas Vasektomi bahwa masih dikategorikan sebagai alat atau upaya pencegahan kehamilan yang diharamkan," katanya.
Menurut Ono Surono, Dedi Mulyadi mengatakan bansos yang dimaksud merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar, bukan Pemerintah Pusat.
Sedangkan kata Ono, bansos dari Pemprov hanyalah untuk korban bencana.
"Alangkah kejamnya negara ini orang yang kena bencana lalu akan diberikan bantuan lalu dipotong dulu itunya. Kejam sekali kan berarti," kata Ono Surono.
Dia menegaskan jika KDM membawa wacana tersebut ke DPRD, fraksi PDI Perjuangan dipastikan menolak.
"Fraksi lain juga pasti merespon negatif," katanya.
Walau demikian, Ono juga meyakini KDM tak akan berani membawa usulan itu ke DPRD untuk dijadikan sebagai aturan.
Sebab kata Ono, Dedi Mulyadi akan terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jabar.
"Karena seorang kepala daerah yang membuat kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang maka sesuai Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, dimana ada pasal yang mengatur bahwa kewajiban kepala daerah tidak melanggar peraturan perundang dan konsekuensi bila dilanggar maka dia bisa diberhentikan," jelasnya.
Oleh karenanya Ono berpendapat wacana vasektomi syarat penerima bansos hanyalah gimmick Dedi Mulyadi.
"Nah sehingga saya katakan bahwa vasektomi hanya gimmick saja bagi Dedi Mulyadi. Dia tidak akan berani juga, akan memutuskan atau merancang sebuah aturan yang menetapkan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bansos. Jadi yang penting viral," kata Ono Surono.
Sosok Ono Surono
Ono Surono lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 24 Agustus 1974.
Ia merupakan kader senior PDI Perjuangan yang telah aktif sejak 1998, dimulai dari posisi Wakil Bendahara di anak cabang PDIP Kecamatan Indramayu.
Mengutip situs resmi DPR RI, Ono Surono menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Trisakti pada tahun 1996.
Ia kemudian melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon dan lulus pada 2012.
Sebelum meniti karier politik, Ono Surono dikenal sebagai pengusaha di bidang perikanan dan pertambangan sejak era 1990-an.
Ia juga sempat bekerja di koperasi hingga tahun 2017.
Kini, selain menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono juga tercatat sebagai anggota Komisi IV DPR RI untuk periode 2019–2024.
Perjalanan panjangnya di dunia politik menjadikannya salah satu tokoh penting di PDIP, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Sumber : tribunjakarta.com
#fyp
jubir86.my.id
(Dwi)