jubir86 | Purwakarta
Aktivis Analitika Purwakarta, Risky Widya Tama, angkat bicara menanggapi pernyataan Wakil Bupati Purwakarta, Hapidin, yang menyebut adanya masalah dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di wilayahnya. Risky mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Purwakarta bertanggung jawab secara langsung, karena menurutnya, pengawasan terhadap program nasional seperti PIP merupakan tugas struktural dari dinas teknis di daerah.
“Masalah PIP bukan sekadar teknis, ini soal sistem dan hak dasar anak-anak dari keluarga miskin. Jika penyaluran bermasalah, maka Disdik tidak bisa cuci tangan,” tegas Risky dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (9/6).
Ia menilai bahwa pernyataan Wakil Bupati harus disertai dengan langkah konkret dan transparan, bukan sekadar menjadi wacana politik. Risky juga menggarisbawahi bahwa dalam sistem pendidikan nasional, peran dinas pendidikan di daerah sangat vital, terutama dalam verifikasi data penerima manfaat, pengawasan distribusi bantuan, serta pendampingan proses pencairan dana.
“Kalau benar ada penyimpangan atau kelalaian, harus ada audit internal dan evaluasi jabatan. Jangan hanya menyalahkan sekolah atau pusat. Disdik harus menjelaskan dan buka data ke publik,” ujarnya.
Tak hanya itu, Risky mendesak agar pemerintah daerah melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan penyaluran bantuan pendidikan seperti PIP. Keterlibatan LSM, aktivis pendidikan, serta media lokal disebutnya sebagai langkah penting untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan tunai dari pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan. Setiap tahunnya, ribuan siswa di Purwakarta tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terkait tudingan tersebut.
#fyp
jubir86.my.id
(Red)