jubir86 | BITUNG
Sebuah video berdurasi 7 menit 16 detik viral di media sosial, menampilkan momen sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung mempertanyakan hak mereka setelah mengikuti apel perdana tahun 2025.
Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Hellena Kambey, yang diketahui sebagai ASN Pemkot Bitung,
Dalam video itu, Hellena dan sejumlah ASN mengikuti Sekretaris Kota (Sekkot) Bitung Ign Rudy Theno yang didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung Frangky Sondakh, usai apel perdana 2025 yang digelar di Lapangan Kantor Wali Kota Bitung, Senin (6/1/2025) pagi.
Hellena bersama sejumlah ASN mengajukan pertanyaan kepada Sekkot mengenai status pembayaran gaji dan TPP. "Gaji sementara berproses. Kalau TPP tunggu perhitungan Kaban Keuangan," ujar Sekkot.
Namun, dalam video itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung Frangky Sondakh, memilih diam sembari berjalan menuju kantornya tanpa memberikan penjelasan.
Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, puluhan pegawai yang tergabung dalam Solidaritas ASN Kota Bitung mendatangi Kantor BKAD.
Hellena kemudian mengunggah postingan berikutnya di Facebook, menampilkan foto bersama Kepala Bidang Anggaran BKAD Kota Bitung, Fenny Tuange.
Dalam keterangannya, disebutkan bahwa TPP Desember 2024 akan cair bulan ini, sedangkan TPP Oktober-November 2024 akan menjadi utang.
"Sesuai pembicaraan dengan Kabid Anggaran, TPP Desember 2024 akan cair bulan ini. Dan untuk TPP Oktober-November akan jadi utang," bunyi keterangan postingan tersebut
Video itu menarik perhatian publik dengan mendapatkan 446 reaksi, 122 komentar, dan dibagikan sebanyak 78 kali. Banyak netizen memberikan dukungan kepada ASN yang menuntut kejelasan terkait hak mereka, sementara sebagian lainnya mengkritik lambatnya respon pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan ASN tentang bagaimana Pemkot Bitung mengelola keuangan, terutama terkait hak-hak pegawai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala BKAD Frangky Sondakh, yang memilih untuk tidak berkomentar di tengah sorotan publik.
Momen ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama untuk memenuhi hak-hak pegawai.
"Pemkot Bitung diharapkan segera memberikan kepastian waktu pencairan gaji dan TPP untuk menghindari kegelisahan lebih lanjut di kalangan ASN," ujar salah satu ASN.
Netizen dan masyarakat Kota Bitung kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan ini.
Dengan munculnya isu ini di awal tahun, ASN berharap adanya perubahan yang lebih baik dalam tata kelola keuangan serta komunikasi yang lebih terbuka antara pemangku kepentingan dan pegawai.
#fyp
jubir86.my.id
(Red)