jubir86 | Purwakarta
Evaluasi APBD Purwakarta 2025 memunculkan catatan kritis terhadap rendahnya realisasi anggaran hingga pertengahan Mei. Dari total target pendapatan sebesar Rp 2,59 triliun, baru 26,25 persen yang terealisasi. Sementara realisasi belanja daerah hanya mencapai 20,66 persen dari total pagu Rp 2,62 triliun.
Menurut data resmi, serapan anggaran pembangunan (belanja modal) di Kabupaten Purwakarta sangat rendah, baru Rp 2,24 miliar dari total Rp 140,31 miliar atau hanya 1,59 persen. Sementara belanja rutin dan bantuan keuangan terus berjalan, menandakan ketidakseimbangan antara fungsi administratif dan pembangunan riil.
“Evaluasi APBD Purwakarta ini menunjukkan ketimpangan serius. Belanja rutin jalan, tetapi belanja pembangunan nyaris tidak bergerak. Ini berbahaya jika terus dibiarkan,” ujar Dede Mulyadi, aktivis Analitika Purwakarta, Jumat (17/5).
Dede menilai bahwa arah pembangunan daerah menjadi tidak jelas akibat lemahnya manajemen anggaran. “Jika serapan belanja modal rendah, dampaknya langsung ke masyarakat. Tidak ada perbaikan infrastruktur, tidak ada geliat ekonomi daerah,” tambahnya.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta baru mencapai 21,73 persen. Komponen PAD seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD juga sangat rendah, masing-masing hanya 2,17 persen dan 11,83 persen. Sebaliknya, transfer dari pusat mendominasi hingga 71,63 persen dari total pendapatan yang masuk, menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi.
“PAD lemah, ketergantungan pada pusat tinggi. Ini alarm bahwa fondasi ekonomi daerah belum kuat,” kata Dede.
Aktivis Analitika Purwakarta itu juga menyoroti risiko Silpa APBD Purwakarta yang membesar jika tren ini terus berlanjut. Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) biasanya muncul akibat lambannya serapan anggaran, yang bisa menyebabkan stagnasi pembangunan dan memperlemah pelayanan publik.
Dede menyerukan agar Bupati Saepul Bahri Binzein melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja APBD 2025, baik dari sisi perencanaan, eksekusi, maupun transparansi anggaran. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan APBD ke fungsi utamanya sebagai alat pembangunan, bukan sekadar administrasi atau alat politik.
#fyp
jubir86.my.id
(Dwi)