Redaksi       Comment   

 

Anggaran Tunjangan Perumahan dan Makan Minum DPRD Purwakarta 2024 Jadi Sorotan Publik

jubir86 ||URWAKARTA

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tim media Metronasionalnews.com pada Kamis, 24 Juli 2025, menemukan data yang menunjukkan alokasi dana fantastis untuk tunjangan perumahan dan beban makan minum rapat DPRD tahu Kam s (24/07/2025)

Berdasarkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Purwakarta pada Jumat, 23 Agustus 2024, total Laporan Operasional (LO) hingga Triwulan II 2024 mencapai Rp 42.693.730.629. Dari jumlah tersebut, dua pos anggaran yang paling menarik perhatian publik adalah beban makan minum rapat senilai Rp 2.982.110.000 dan tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp 7.328.490.000.

Anggaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD ini dialokasikan sebagai pengganti rumah negara beserta perlengkapannya. Namun, jumlahnya yang mencapai miliaran rupiah memicu tanda tanya. Terlebih lagi, anggaran makan minum rapat yang hampir menyentuh angka 3 miliar rupiah dinilai sangat fantastis. Publik mempertanyakan kajian yang dilakukan BKAD terkait penetapan anggaran makan minum rapat DPRD ini, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran.

Selain itu, laporan juga mengungkap adanya sejumlah utang yang harus dibayarkan pada tahun 2024 dari beban tahun 2023. Utang-utang tersebut mencakup beban makan minum, jasa tenaga administrasi, dan utang lainnya yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak publik: apakah pada tahun 2023, utang-utang ini dibayarkan melalui dana talangan, atau bagaimana mekanisme pembayarannya?

Masyarakat mendesak BKAD Purwakarta dan pihak-pihak terkait untuk lebih teliti dan cermat dalam menyepakati anggaran DPRD. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi tuntutan utama, agar tidak ada “dusta di antara kita semua” dalam penggunaan uang rakyat.

 Selain itu, laporan juga mengungkap adanya sejumlah utang yang harus dibayarkan pada tahun 2024 dari beban tahun 2023. Utang-utang tersebut mencakup beban makan minum, jasa tenaga administrasi, dan utang lainnya yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak publik: apakah pada tahun 2023, utang-utang ini dibayarkan melalui dana talangan, atau bagaimana mekanisme pembayarannya?

Masyarakat mendesak BKAD Purwakarta dan pihak-pihak terkait untuk lebih teliti dan cermat dalam menyepakati anggaran DPRD. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi tuntutan utama, agar tidak ada “dusta di antara kita semua” dalam penggunaan uang rakyat.

 Selain itu, laporan juga mengungkap adanya sejumlah utang yang harus dibayarkan pada tahun 2024 dari beban tahun 2023. Utang-utang tersebut mencakup beban makan minum, jasa tenaga administrasi, dan utang lainnya yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak publik: apakah pada tahun 2023, utang-utang ini dibayarkan melalui dana talangan, atau bagaimana mekanisme pembayarannya?

Masyarakat mendesak BKAD Purwakarta dan pihak-pihak terkait untuk lebih teliti dan cermat dalam menyepakati anggaran DPRD. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi tuntutan utama, agar tidak ada “dusta di antara kita semua” dalam penggunaan uang rakyat.

(Dwi)